Ketika Kejernihan Berpikir Hilang

Untuk membangun kebaikan, banyak modal dibutuhkan. Pengetahuan, pengalaman teknis, analisa data rinci, kebijaksanaan, kecerdasan, kekuatan fisik, ketabahan, dan lain-lain. Jika kebaikan di hari ini kita terjemahkan sebagai selamatnya Indonesia dari lilitan prahara krisis, betapa banyak modal kita butuhkan. Setidaknya modal itu berupa akal sehat.

Kenyataannya, saat menyimak langkah bangsa ini menyikapi prahara krisis, tampak benar bahwa akal sehat pun tak kita miliki. Layaknya orang sakit, kita semestinya berkenan mengikuti terapi medis untuk meraih kesembuhan. Tetapi, kita justru sangat percaya diri, merasa tiada butuh terapi apa pun. Alih-alih mengaku sakit, kita malah tiada henti mengonsumsi racun.

Sebenarnya, dalam hidup ini tiada satu pun hakikat kesulitan yang tidak teratasi. "Tidaklah Allah membebani seseorang, melainkan sekadar kesanggupannya" (QS al-Baqarah [2]: 286).

Sebetapa rumit dan perihnya, kesulitan pasti akan berujung pada muara solusi, lambat atau cepat. Jika kita percaya bahwa seseorang memiliki peluang untuk keluar dari masalah pelik yang membelitnya, maka lolosnya bangsa ini dari cengkeraman krisis adalah sesuatu yang niscaya. Toh, krisis sifatnya sangat manusiawi.

Krisis, sebetapa pun rumitnya, masih mungkin dipetakan dalam manajemen solving problem.

Kita bisa mulai bergerak bangkit dari keterpurukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana: Apa masalah kita? Apa yang kita inginkan? Mengapa terjadi krisis? Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh? Program apa yang bisa dikembangkan, serta bagaimana pelaksanaannya? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan menemukan data-data fundamental. Dan itu adalah ilmu yang akan menuntun pada solusi masalah.

Pertengahan 1997, ketika krisis mulai merebak, Soeharto mencoba menerapkan strategi-strategi instan untuk mengerem laju depresiasi rupiah dan menahan gejolak sosial. Waktu itu ada gerakan-gerakan riil menghadapi krisis moneter. Pada Mei 1998 Habibie menjadi presiden dengan membawa spirit besar, menaklukkan krisis. Hasil-hasil kongkret mulai tampak, belum maksimal, namun euphoria reformasi menjadi batu karang raksasa yang tak sanggup dihadapi.

Pasca-Habibie, berturut-turut muncul dua pemerintah baru dengan pendekatan, kepentingan, wawasan, semangat dan prioritas yang berbeda. Di sini kita melihat, betapa lemahnya jiwa bangsa ini.

Dalam masa lima tahun, kita berganti kepemimpinan hingga empat kali. Namun masing-masing kepemimpinan tidak membawa dampak berarti bagi solusi krisis ini. Ironinya, setiap struktur pemerintah merasa dirinya paling suci. Setiap kebijakan pemerintah sebelumnya, walau ada dampak baiknya, dibongkar habis diganti kebijakan baru yang "lebih menjanjikan".

Krisis adalah persoalan besar bangsa, bukan semata persoalan partai politik, persoalan orang Jakarta, anggota dewan atau presiden saja.

Seluruh pihak memiliki kepentingan dan menambatkan harapan. Mereka yang di tengah hingar terminal metropolitan, di sisi kawah belerang, di pulau terpencil di tengah laut, di tengah belantara Kalimantan atau di liang-liang gua penambangan. Mereka semua mendamba titik-terang dan kejelasan hari depan.

Betapa naif ketika persoalan krisis menyempit menjadi persoalan partai politik --siapa yang menang Pemilu dia berhak membuat kebijakan sesuka hati. Para politisi cenderung partisan dan lupa akan problema besar yang menimpa bangsa ini. Jika memimpin, mereka "kreatif" berbisnis tanda-tangan. Jika dipimpin, tiada henti menjegal pekerjaan lawan. Lalu kapan kita bekerja mencari solusi krisis? Kapan tangan kita memungut kain untuk menyeka air mata rakyat?

Krisis adalah problema besar, namun kita kehilangan nalar jernih untuk menghadapinya. Kita biarkan persoalan krisis meluber ke mana-mana, tanpa manajemen solusi yang jelas. Entahlah, sampai kapan kesia-siaan ini akan terus bergulir, menyiksa hidup, membusukkan bangsa. Wallahu a'lam.